Membaca Catatan Pakar Hukum

Dr. H. Muhammad Yusuf, M.Pd.I
Dosen STAI Al-Furqan Makassar

Selamat datang ditahun 2021! Selamat untuk Anda semua!

Catatan edisi kali ini menjadi bagian lanjutan tahun lalu (kemarin). Saya banyak mengutip catatan Dr. Hamdan Zoelva, karena saya sadar bahwa saya bukan pakar dalam bidang hukum, dan Hamdan Zoelva, diakui beliau adalah pakar dalam bidang hukum. Beliau ketua MK pada masanya. Kesadaran itu didorong oleh panduan Alquran yang menginstruksikan untuk bertanya kepada ahlinya jika kita tidak ahli dalam suatu ilmu.

Catatan Penegakan Hukum Indonesia 2020 Menurut Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva pada hari Selasa, 29 Desember 2020 10:46 WIB. Beliau menyatakan penegakan, hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) masih menjadi tantangan berat selama tahun 2020.

Beliau menuturkan, masyarakat masih menyuarakan isu “kesetaraan hukum” dalam penyelesaian sejumlah kasus, misalnya perbedaan perlakuan hukum dalam kasus pelaporan pelanggaran undang-undang ITE dan kasus kerumunan.

Menurutnya, hukum sejatinya diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapapun dan berkeadilan. Maksudnya, hukum harus sama tajamnya ke arah mana saja.

Beliau juga menilai bahwa meningkatnya pemidanaan terhadap kelompok yang kontra pemerintah mencoreng iklim demokrasi. Proses dialog harus lebih di ke depankan daripada pemidanaan yang sesungguhnya adalah suatu upaya paling akhir atau ultimum remedium,” katanya melalui keterangannya, Selasa, 29/12/2020. Dalam pandangannya, penegakan hukum di tahun 2020 juga memperlihakan “wajah keras dan memaksa”.

Dari perspektif demokrasi, seolah ingin mengatakan, Kekuasaan seolah tidak menghendaki adanya oposisi dan hanya menghendaki koalisi. Padahal, ciri demokrasi keduanya harus diberi ruang yang sama, baik koalisi maupun oposisi. Koalisi mendukung dan membantu pemerintah dari dalam sistem pemerintahan. Sedangkan oposisi bertugas mengawasi jalannya pemerintahan bersama rakyat. Bila keluar dari koridor maka oposisi hadir untuk mengontrol dan menjaga keseimbangan (check and balance). Sehingga, oposisi tidak mesti dipahami sebagai ancaman kekuasaan. Kekosongan atau melemahnya partai oposisi mendorong organisasi non partai tampil mengisinya. Itulah ruang kosong yang diisi FPI.

Akan tetapi, akibatnya berujung pada korban jiwa. Ia mencontohkan kasus bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan kepolisian. Beliau mengatakan, “Kita patut menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam bentrokan FPI dengan Polri di jalan tol pada akhir tahun ini. Pendekatan persuasif dan humanis harus lebih di ke depankan tanpa mengorbankan ketegasan dalam penegakan hukum,”

Meskipun sebagian pihak pengamat intelejen menilai bahwa itu adalah salah satu operasi intelejen kepolisian yang gagal. Sehingga, apapun yang terjadi kepolisian harus pasang badan. Kan, memang harus begitu.

Hamdan Zoelva juga menyinggung soal dua mantan menteri Kabinet Indonesia Maju yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK baru-baru ini mentersangkakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Ditangkapnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah kepala daerah menunjukan rendahnya keteladanan moral para pejabat. Reformasi birokrasi belum menjadi perhatian penting. Mensos berhasil berhasil bertahta sejenak, tapi gagal mendistribusi keadilan sosial. Malah jadi tersangka korupsi dana bansos. Ini membuktikan bahwa kebijakan presiden Abdurrahman Wahid membubarkan departemen sosial adalah tepat, sebab menteri sosial mestinya berjiwa sosial, ternyata berjiwa rakus dan koruptor. Gagal revolusi mental. FPI hadir dengan revolusi akhlak sebagai isyarat bahwa kekuasaan gagal mendefinisikan dan mengartikulasikan istilah “revolusi mental’. Teriakan revolusi akhlak pun tak masih perlu adalah isyarat bahwa barang jualan “revolusi mental” tidak menemukan “pasar yang tepat”. Masyarakat butuh contoh.

Masih menurut catatan Hamdan Zoelva, bahwa integritas moral juga tidak menjadi pertimbangan utama partai politik pada saat pencalonan. Akibatnya yang dilahirkan adalah pejabat yang terlibat dalam perkara korupsi dan harus berurusan dengan hukum.

“Ketika banyak pekerja di PHK, perusahaan bangkrut, tenaga medis berguguran, rumah sakit tidak mampu menampung pasien Covid-19, sejumlah pejabat tinggi negara tersebut justru tega melakukan korupsi. Begitu tipis akhlak dan tanggung jawab kepada rakyat dan negara,”.

“Pada sisi lain, kita mengapresiasi Langkah-langkah KPK dan tidak ragu untuk melakukan Langkah serupa pada tahun 2021,” .

Ia melanjutkan, peradilan kasus Djoko Tjandra juga membuka kebobrokan penegakan hukum di Indonesia. Adanya mafia peradilan yang melibatkan oknum pejabat di Indonesia adalah fakta tak terbantahkan.

“Putusan hukum diperjualbelikan. Perlu evaluasi menyeluruh praktik peradilan dan kenegakkan hukum di Indonesia. Salah besar jika fenomena ini hanya diredusir sebatas kasus Djoko Tjandra saja,” kata beliau

Tak luput pula dari catatan Hamdan, ia menyebut lahirnya undang-undang Omnibus Law di satu sisi mampu menyederhanakan sejumlah perizinan, namun di sisi lain undang-undang ini dibuat secara terburu-buru, kurang membuka dialog dan ruang publik yang luas. Entah tekanan apa yang mendorongnya terburu-buru dan tidak cermat. Ini bisa menjadi malapetaka bagi masa depan bangsa ini.

Menurutnya, dalam demokrasi, mendengar suara rakyat adalah proses penting, bukan sema-mata hasil. Tidak sekadar mendengar tapi mencermati dan mengakomodasi pendapat rakyat.

Dalam konteks inilah beliau berpesan kepada para pemimpin: “Letakkanlah telinga di detak jantung rakyat. Kemudahan terhadap perusahaan besar perlu diwaspadai karena bisa mengambil jatah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Contohnya kemudahan impor pangan. Penghapusan sanksi bagi pelaku usaha dan atau importir dalam melakukan impor saat pangan domestik terpenuhi sangat merugikan petani dan UMKM holtikultura dalam negeri,”.

Catatan Hamdan Zoelva di akhir tahun adalah evaluasi yang sudah tepat waktunya, sebab kita sudah masuk di awal 2021. Dan, agar hal-hal yang sama tidak terjadi di tahun 2021.

Kekuasaan jangan hanya fokus pada upaya mengakumulasi kekuasaan, melainkan yang paling utama adalah mengupayakan pendistribusian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Catatan ini juga menjadi rujukan dunia pendidikan baik di perguruan tinggi maupun pendidikan politik di dalam partai-partai politik. Kegagalan pemerintah dalam mewujudkan amanat UUD 1945 dan konstitusi menunjukkan kegagalan perguruan tinggi dan partai politik mempersiapkan calon pemimpin yang cerdas dan berintegritas.

Samata, 1/1/2021

Editor : Muhammad Yusuf Putra
l STAI Al-Furqan Makassar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *